life is nothink

Latar Belakang

Dalam era reformasi ini, pemerintah daerah semakin dituntut untuk membangun adanya transparansi di dalam setiap kebijakannya. Dengan adanya reformasi di dalam system pemerintahan, pemerintah pusat melakukan berbagai perubahan yang antara lain berupa penerbitan Peraturan Pemerintah yakni PP 105 tahun 2000 yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dilanjutkan Kepmendagri 29/2002 dan KMK 308/2002 yang memberikan kemungkinan pemerintah daerah untuk menghasilkan pelaporan keuangan tambahan seperti laporan surplus defisit dan laporan perubahan ekuitas (aktiva netto), serta menerbitkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 yang mengatur tentang upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolan keuangan Negara yakni penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum.

Collin et al. (1991) dalam penelitiannya mengenai akses terhadap laporan keuangan pemerintah, menemukan tidak adanya bukti bahwa pihak eksternal dapat mengakses informasi keuangan pemerintah. Tayyib (1994) memperjelas permasalahan dengan hasil penelitiannya yang membuktikan hanya konsultan dan auditor saja yang tidak memiliki keterbatasan akses terhadap laporan keuangan pemerintah dibandingkan masyarakat sebagai pembayar pajak.

Namun, terdapat beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan laporan keuangan auditan khususnya laporan audit sektor publik yang kemudian mendorong adanya penelitian ini yakni:

1. Kompleksnya lingkungan dan tingginya pluralistik yang ada dalam system akuntansi sektor publik jelas akan mempengaruhi proses pengauditan yang dilakukan. Perhatian tentang bagaimana permasalahan akuntansi dan pengendaliannya secara khusus dipelajari dalam sektor publik menjadi isu yang tidak bisa diabaikan, meliputi sejauh mana laporan tersebut dapat tidak seragam, seberapa fleksibel pelaporan tersebut dapat dikembangkan dan bagaimana standar akuntansi dikembangkan dalam pelaporan keuangan sektor publik ini (Henley et al., 1993).

2. Seberapa banyak dan seberapa luas pengungkapan hasil audit atas laporan keuangan sektor publik dilaporkan ke stakeholders. Hal ini dikarenakan dalam sektor publik tidak cuma mengenal

audit keuangan saja, tetapi juga audit ketaatan, audit efisiensi dan ekonomi serta audit efektivitas. Sama seperti yang ada dalam sektor swasta, penganggaran dalam sektor public adalah sebagai bagian dari control manajemen. Namun, selain sebagai dokumen yang legal, penganggaran dalam sektor publik juga merupakan dokumen umum yang tersedia untuk umum meskipun tidak semua pihak dapat mengaksesnya (IFAC, 2000). Konsekuensinya, penganggaran dan varians yang ada dalam sektor public harus dilaporkan ke masyarakat.

3. Munculnya perdebatan adanya revisi PSA No. 62 mengenai “Audit Kepatuhan yang Diterapkan Atas Entitas Pemerintah dan Penerima Lain Bantuan Keuangan Pemerintah”. PSA No. 62 ini dikodifikasi menjadi Standar Audit Seksi 801 yang digabung bersama Standar Audit lainnya dalam Standar Profesional Akuntan Publik Per 1 Januari 2001. Karena dinilai menimbulkan standar ganda dalam pelaksanaan audit entitas pemerintah, maka Dewan SPAP kemudian merevisi PSA No. 62 dengan Draf Publikasian PSA No. 75 yang mengatur mengenai Pertimbangan Auditor Dalam Perikatan Audit Terhadap Entitas yang Terkait dengan Keuangan Negara. Dengan dimunculkannya Draf Publikasian PSA No. 75 inilah kemudian muncul perdebatan antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor pemerintah dengan Dewan SPAP (Wibowo, 2002).

4. Belum jelasnya peraturan yang mengatur secara rinci laporan keuangan auditan sektor publik. Hal ini dikarenakan UU No. 17/2003 mulai berlaku tahun 2006. Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diatur dalam undang-undang tersendiri, dan sampai sekarang belum selesai.

5. Belum adanya penelitian yang meneliti secara khusus kebutuhan stakeholders terhadap informasi yang tersaji dalam laporan audit atas pemerintah daerah.

Dengan adanya lima permasalahan di atas, penelitian mengenai penilaian para pengguna laporan keuangan sektor public terhadap informasi-informasi yang tersaji dalam laporan audit pemerintah daerah menjadi sangat dibutuhkan. BPK sendiri sampai saat ini belum secara resmi melaporkan hasil audit yang komprehensif berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Laporan auditor yang dipublikasi baik di media cetak maupun elektronik selain hanya berupa laporan audit keuangan juga sangat sulit untuk dijumpai. Terkait dengan lima permasalahan dan kenyataan dalam realita tersebut, penulis menilai bahwa laporan audit pemerintah daerah belum memenuhi keinginan dan kebutuhan stakeholders. Untuk itulah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi apakah laporan audit pemerintah daerah sudah memenuhi kebutuhan stakeholders. Selain itu, dengan kenyataan yang ada di lapangan, penulis menilai perlu ada penelitian yang mengeksplorasi kebutuhan informasi audit apa sajakah yang dibutuhkan oleh stakeholders pemerintah daerah. Selain karena pertimbangan belum ada penelitian yang sejenis, pertimbangan lain adalah untuk memberi masukan kepada pemerintah khususnya Badan Pemeriksa Keuangan selaku auditor pemerintah mengenai informasi yang dibutuhkan dalam pelaporan hasil auditnya.

METODE PENELITIAN

Zikmunt (1994) menjelaskan studi eksploratif dilakukan untuk mengklarifikasimasalah-masalah yang kurang jelas atau ambigu. Studi eksploratif ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai esensi masalah yang ada, sebelum dilakukan penelitianberikutnya untuk menentukan solusi dari masalah tersebut. Menurut Indriantoro dan Bambang(1999) hasil dari studi eksporatif ini akan memberi dukungan informasi berupa klarifikasimasalah untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Suatu eksplorasi secara khas dimulai denganmencari data yang diterbitkan secara resmi (Cooper dan Emory, 1995). Suatu eksplorasi dimulai dengan mempelajari kepustakaan. Jika dirasa sudah memadai, maka tahap berikutnya adalah melakukan wawancara dan survey untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ingin diteliti.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini variabelnya adalah persepsi. Subyek yang menjadi komunitasnya adalah stakeholders organi- sasi sektor publik di Indonesia. Kelompokstakeholders yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pembayar pajak, pemilih, perbankan pemerintah daerah, per- bankan swasta, badan pengamat/LSM, per- sonelpendidik, pegawai pemerintah, partai politik, dan anggota legislatif. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Collin et al. (1991).

Data dalam penelitian ini dikumpul- kan melalui dua cara. Cara pertama adalahadalah mengumpulkan data sekunder dari perpustakaan seperti telaah literatur dariberbagai buku, jurnal dan beberapa referensi lainnya. Cara kedua adalah mengumpulkan data primer yaitu data tentang kebutuhan informasi stakeholders dan pelaporan hasilaudit pemerintah daerah yang diperoleh melalui kuisioner yang diberikan kepada responden-responden dan wawancara.

Pengumpulan data kuisioner dilaku- kan dilakukan selama kurang lebih dua bulanterhitung mulai minggu kedua bulan April sampai dengan minggu kedua bulan Juni 2004.Kuisioner dikirim dengan mendatangi baik secara langsung maupun tidak langsung kepadaresponden-responden yang dituju dengan tujuan agar lebih efektif dan memperbesar tingkat pengembalian kuisioner. Dari 300 kuisioner yang dikirimkan, sebanyak 272 kuisoner (96,67%) diterima kembali. Dari 272 kuisioner yang diterima tersebut, sebanyak 10 kuisionertidak diisi secara lengkap sehingga tidak dapat diolah kembali. Jadi jumlah data yang bisadiolah sebesar 262 kuisioner (87,33%) dari total kuisioner. Tabel 1 menjelaskan secara rincijumlah kuisioner dan tingkat pengem- baliannya. Komposisi responden dipisahkan sesuaidengan kelompok-kelompok secara individual, meskipun sebenarnya satu individu bisamemiliki lebih dari satu peran sebagai stakeholders. Komposisi responden menjadistakeholders dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1: Ringkasan Pengiriman dan Pengembalian Kuisioner

Total kuesioner yang dikirimkan	300
Total kuesioner yang kembali	272
Total kuesioner yang tidak kembali	28
Total kuesioner yang pengisiannya tidak lengkap	10
Persentase tingkat pengembalian	90,667%
Total kuesioner yang dapat diolah	262
Persentase tingkat pengembalian yang valid	87,33%

Tabel 2:

Komposisi Responden

Kelompok Responden	Jumlah	Prosentase
Pembayar pajak	43	16%
Pemilih	80	31%
Perbankan pemerintah daerah	9	3%
Perbankan swasta	10	4%
Badan pengamat/LSM	19	7%
Personel pendidik	22	8%
Pegawai pemerintah	30	11%
Partai politik	30	11%
Anggota legislative	19	7%
Total	262	100%

Identifikasi Variabel dan Pengukurannya

Variabel yang diukur dalam peneli-

tian ini adalah persepsi stakeholders ter- hadap informasi yang tersaji dalam laporan auditpemerintah daerah. Untuk memperoleh data mengenai penilaian stakeholders digunakan daftarpertanyaan atau kuisoner. Persepsi yang diungkap melalui daftar per- tanyaan diukur denganskala ordinal. Res- ponden diminta untuk memberikan jawaban sampai seberapa jauh ia setujuatau tidak setuju terhadap semua pertanyaan yang ada. Variabel penilaian stakeholders ter- hadap laporan audit dibangun dengan peng- ukuran konstruk karakteristik kualitatif laporanaudit dan luas lingkup audit dalam sektor publik (NALGA, 1999).

Karakteristik kualitatif dalam laporan audit tersebut meli- puti; independensi, penjelasanmemadai, kesesuaian dengan PABU, kesesuaian dengan SAP, kesesuaian dengan peraturan pemerintah, penerapan standar pengauditan, informasi salah saji material, dasar-dasar pembuatan opini, struktur pengendalian in- tern, informasi untuk pengambilan keputus- an,efisiensi program, informasi penggunaan dana publik, pengelolaan dana publik, efisiensipengadaan sumber daya, informasi indikasi kecurangan dan kebohongan publik, efektivitas dariprogram-program, ketepatan dan relevansi program.

Variabel kebutuhan stakeholders akan informasi dalam laporan audit peme- rintahdaerah dibangun dengan konstruk informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan tipe dan luaslingkup audit yang berlaku untuk pemerintah daerah seperti audit keuangan, audit kepatuhan,audit kinerja (GAO, 1994).

Pengujian Data

Penelitian terhadap permasalahan pertama adalah apakah laporan audit yang dipublikasikan oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sudah dapat memenuhi kebutuhan stakeholders akan informasi yang berkaitan dengan audit, di- lakukan dengandua metode analisis statistik terhadap data yang terkumpul. Kedua metode analisis statistiktersebut adalah uji rata-rata instrumen penilaian stakeholders terhadap laporan audit pemerintah daerah dan uji korelasi antara dua variabel yang diidentifikasi dalam penelitian ini.

Bagian kedua dari permasalahan penelitian ini adalah penelitian mengenai kebutuhan stakeholders akan informasi yang dibutuhkan dalam laporan audit pemerintah daerah. Untuk meneliti kebutuhan stakeholders akan informasi tersebut, penelitimenggunakan dua metode analisis statistik. Metode yang pertama adalah uji perankinganrata-rata instrumen kebutuhan stakeholders akan informasi laporan audit pemerintahdaerah, dan metode yang kedua adalah uji binomial untuk menentukan berbagai informasidan prosedur yang dianggap penting oleh stakeholders.

Minggu, 10 November 2013